STRATEGI.ID - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite yang cukup membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, harus ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.
“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” kata Puan Maharani, Kamis (11/08/22).
Seperti diketahui, konsumsi Pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi. Kuota Pertalite yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter (KL) diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022 mengingat hingga Juli lalu konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.
Baca Juga: Wajib Tahu, ini Sosok Pelopor Gerakan Pramuka Indonesia
Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis Premium ditiadakan. Untuk itu, kata Puan Maharani, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.
“Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan Pertalite dan menyulitkan masyarakat,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan Maharani menyatakan, Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.
“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” sebut Puan Maharani.
Baca Juga: Ancaman Berat Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia
Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp 502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi Pertalite diprediksi akan bertambah.
Puan Maharani pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.
“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur mantan Menko PMK itu.
Puan Maharani meminta Pemerintah bersama stakeholder terkait semakin masif mensosialisasikan Program Subsidi Tepat Sasaran.
Baca Juga: Liga 1 Indonesia, PSIS Semarang Akan Tampil Tanpa Carlos Fortes Saat Hadapi Persib Bandung
Selain itu, ia meminta Pemerintah cepat mengeluarkan regulasi terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Artikel Terkait
Jika Premium dan Pertalite Resmi Dihapus Pertamina, Masih Mau Beli di Tempat Lain? Simak Harga BBM
Pertalite Dipastikan Pemerintah Tidak Menaikkan Harga
Harga Pertamax Naik, Warga Ramai-Ramai Pindah ke Pertalite
Pengguna Roda 4, Ini Cara Daftar Konsumen Pertalite atau Solar Via Aplikasi MyPertamina
Harga Pertalite Tmebus 17.000 jika Non Subsidi