• Rabu, 5 Oktober 2022

Modus Invetasi Bodong Masih Merajalela, Bappebti Diminta DPR untuk....

- Rabu, 21 September 2022 | 12:50 WIB
Ilustrasi orang yang sukses dengan trading saham. (pexels/ Anna Nekrashevich)
Ilustrasi orang yang sukses dengan trading saham. (pexels/ Anna Nekrashevich)

STRATEGI.ID - Persoalan investasi robot trading telah menyita perhatian publik yang sangat luas akhir-akhir ini. Investasi robot trading telah merugikan banyak pihak, dengan nilai kerugian sangat besar. Di sisi lain regulasi dan perlindungan kepada masyarakat masih sangat kurang.

M. Sarmuji memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri Perdagangan RI dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Rapat ini membahas soal Regulasi Aset Digital atau Kripto, menurut Sarmuji investasi robot trading harus dikelola dan diawasi secara ketat.

Baca Juga: Charels Honoris Desak Kementerian Kesehatan Kaji Ulang Kelas Rawat Inap Standar

"Selain permasalahan robot trading, transaksi perdagangan aset digital, salah satunya aset kripto terus mengalami peningkatan, hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan pengelolaan serta pengawasan yang ketat untuk menghindari kerugian-kerugian bagi masyarakat umum," papar Sarmuji Wakil Ketua Komisi VI DPR RI saat memimpin rapat di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Sealasa (20/9/2022).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, atas persoalan tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan BAPPEBTI.

Komisi VI meminta BAPPEBTI agar bekerja sama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang terkait penawaran investasi dengan robot trading.

 Baca Juga: Singgung Gaya Hedonisme Anggota Kepolisian, Najzwa Shihab Disebut Menghina

Bappebti juga perlu membangun pusat pengaduan atau call center agar masyarakat yang menjadi korban robot trading bisa menyampaikan aduannya untuk dapat ditindaklanjuti. Komisi VI meminta Bappebti membangun pusat pengaduan masyarakat baik secara on-site maupun online atau call center dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung dalam marketplace.

Halaman:

Editor: Ilwan Nehe

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PKS Sebut Anies Baswedan Figur Nasionalis Religius

Selasa, 4 Oktober 2022 | 09:40 WIB
X