• Senin, 23 Mei 2022

Kekuatan Mengerikan Calon Presiden RI

- Senin, 18 Juni 2018 | 22:13 WIB
Presiden Maladewa Abdulla Yameen dikeliling pengawalnya di Male, Maladewa(3/2/2018)  (foto : AP Photo/Mohamed Sharuhaan/is)
Presiden Maladewa Abdulla Yameen dikeliling pengawalnya di Male, Maladewa(3/2/2018) (foto : AP Photo/Mohamed Sharuhaan/is)

Strategi.id - Mengkaji Kekuatan Militer Sebagai Calon Presiden RI. Dalam Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angakatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Selanjutnya dalam pasal 12 Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang Undang, Dipertegas lagi Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan :

  1. Dalam Hal Ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang

  2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Persidangan yang berikut.

  3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemereintah itu harus dicabut.


Bila kita telusuri Undang Undang Keadaan bahaya banyak terjadi perubahan seperti Undang Undang Keadaan bahaya nomor 6 tahun 1946 yang kemudian mengalami pencabutan dan diganti menjadi Undang Undang nomor 74 tahun 1957, yang kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 tahun 1959.

Namun yang menarik adalah bahwa tidak ada undang-undang yang menyatakan keadaan bahaya secara tegas, melainkan dibuat dalam bentuk undang- undang atau Peraturan Presiden Pengganti Undang- Undang (PERPU) atau Keputusan Presiden (KEPRES) yang dikeluarkan presiden sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

Seperti KEPRES Nomor 43 tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil.

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang Undang No 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakat Menjadi Undang Undang, terakhir adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Begitu perkasanya kekuasaan Presiden, sehingga dapat berubah dalam berbagai macam bentuk kekuatan konsitusional yang mengikat semua rakyatnya untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi tersebut.

Walaupun rakyat dalam tataran demokrasi dipandang memiliki kekuasaan atas negara namun sekali lagi rakyat harusah tunduk pada pemimpin, dan pemimpin di Indonesia adalah Presiden.

Kalau kita berkaca pada beberapa negara yang secara konstitusional kekuasaannya berdasar kepada hukum, namun digunakan secara subyektif untuk kepentingan pribadi dengan dasar konsitusi diantaranya Ethiopia dan Maladewa.

Ethiopia yang pada 16 Februari 2018 ditinggal Perdana Menteri Hailemariam Desaleg secara tiba-tiba karena tak sanggup menghadapi berbagai kerusuhan dan krisis politik. Dinyatakanlah Status Darurat yang diumumkan oleh Dewan Menteri yang berfungsi sebagai pemerintah sementara, dan selang beberapa minggu pemerintah sementara Ethiopia telah menahan 1.100 Orang.

Kejadian mengerikan juga terjadi di Maladewa ditahun 2018 tepatnya 5 Februari 2018, Presiden Maladewa AbdullaYameen mengumumkan keadaan darurat selama 15 Hari, dan Ia memerintahkan pasukan keamanan mendatangi pengadilan tertinggi dan menangkap mantan presiden Maladewa karena menggerakkan oposisi di negara kepulauanSamudra Hindia Tersebut.

Melihat dua contoh kasus diatas bisa saja Kekuatan Mengerikan Calon Presiden RI dengan dukungan konstitusi menetapkan pasal-pasal yang mendasari kekuasaan Presiden untuk menetapkan konsititusi secara subyektif oleh Presiden.

Lebih mengerikannya lagi ketika Presiden itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan bukan hanya secara hukum namun secara struktur, seperti komandan Militer yang memiliki pasukan atau anggota militer tentunya akan cukup menghawatirkan karena dengan kemampuannya, diyakini mampu memainkan strategi dan kendali dalam berbagai kondisi, salah satunya kondisi dalam kegentingan yang maksa atau negara dalam keadaan darurat.

Rakyat Indonesia sudah sering mengalami hal tersebut dan tentu tidak ingin mengulang-ulang sejarah dengan masuk kedalam kubangan yang sama, karena itu akan menjadi kebodohan yang menjadi catatan sejarah.

Editor: Dr.(c) Baiquni, M.PD, M.Ikom

Tags

Terkini

Mahasiswa Serukan Berantas Oligarki

Kamis, 19 Mei 2022 | 21:45 WIB
X