• Rabu, 27 Oktober 2021

Bamsoet Minta Perbaikan Tes PNS Atas Temuan 19,4% PNS Anti Pancasila

- Selasa, 20 November 2018 | 21:00 WIB
Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence
Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence

Strategi.id- Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut ada kelemahan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa lalu karena banyak yang tercatat sebagai strategi.id/tag/PNS">PNS yang antipancasila. Ia pun mendorong perbaikan tes strategi.id/tag/PNS">PNS saat ini.

"Paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen strategi.id/tag/PNS">PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen strategi.id/tag/PNS">PNS di masa lalu. DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen strategi.id/tag/PNS">PNS segera diperbaiki," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (19/11/18).

Baca Juga : Banyak Peserta CPNS Tak Lulus SKD, BKN Tidak Menurunkan Passing Grade

Hal ini dikatakannya terkait pernyataan Kemendagri bahwa 19,4 persen strategi.id/tag/PNS">PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi strategi.id/tag/Pancasila">Pancasila. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen (Purn) Soedarmo menilai penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.

Diketahui, data Kemendagri itu merujuk pada hasil survei dari lembaga Alvara Strategi Indonesia yang terbit pada Oktober 2017. Isinya menyatakan bahwa 19,4 persen strategi.id/tag/PNS">PNS menyatakan tidak setuju dengan strategi.id/tag/Pancasila">Pancasila, dan lebih percaya dengan ideologi khilafah.

Selain persoalan strategi.id/tag/PNS">PNS antipancasila, Bamsoet juga menyebut masalah masjid-masjid di kementerian, lembaga, BUMN, yang terpapar ideologi radikal.

Hal itu didasarkan atas pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut 41 dari 100 masjid milik kementerian, lembaga, dan BUMN sudah terpapar paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Baca Juga : Pengalaman Panjang Pensiunan PNS sebagai Potensi Besar Membangun Negeri

Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden.

"Pemerintah dan semua institusi terkait hendaknya tidak meremehkan dua kecenderungan itu. Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI," tutur dia, yang juga politikus Partai Golkar itu.

Bamsoet juga berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dan tak membiarkan dua hal itu. Baginya, dua masalah di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah kecolongan.
"Maka, sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius. Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan," tandasnya.

Baca Juga : Pengarusutamaan Pancasila, Itu yang Utama!

Sebelumnya, hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan, pada 29 September hingga 21 Oktober 2017, menyebut ada 41 masjid lembaga pemerintah di Jakarta yang terindikasi terpapar paham radikal.

Yang terbanyak terpapar paham radikal adalah masjid BUMN, yakni 21 masjid. Rinciannya, tujuh masjid dengan level paparan radikal berat, 13 masjid level sedang, dan satu masjid level rendah.

Editor: Danar Priyantoro

Tags

Terkini

Jokowi Minta Libur Nataru Dikelola dengan Baik

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:00 WIB

Dinda Syarif Mengaku Dirinya Seorang Transgender

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:00 WIB
X