• Sabtu, 22 Januari 2022

Kominfo Larang Penjualan SIM Card Dalam Keadaan Aktif

- Selasa, 13 Juli 2021 | 07:00 WIB
IMG-20210712-WA0107
IMG-20210712-WA0107

Strategi.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur penjualan Kartu SIM (Subscriber Identity Module) dalam keadaan tidak aktif sebagai upaya mencegah peredaran ilegal atau menggunakan identitas tanpa hak dan tidak benar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Mengutip beberapa sumber, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli menyatakan di Indonesia saat ini pengguna Kartu SIM aktif secara nasional mencapai 345,3 juta.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengimbau operator layanan telekomunikasi seluler dan penjual Kartu SIM (SIM Card) Saya selalu menekankan bahwa sesuai dengan PM 5/2021 agar betul-betul, baik operator maupun seluruh jajarannya sampai ke tingkat penjual kartu prabayar mematuhi ini dengan melaksanakan registrasi secara benar, dan kemudian tidak ada lagi cerita menjual SIM Card dalam keadaan aktif,” ujar Ramli beberapa hari lalu.

Menurut Ramli, (Pengguna SIM Card) melebihi jumlah penduduk, karena seseorang bisa memiliki lebih dari satu nomor. Dirjen PPI Kementerian Kominfo menjelaskan PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 yang mulai diberlakukan pada bulan April 2021 itu mengatur registrasi kartu SIM prabayar. Pengaturan itu bukan tanpa tujuan, sebab saat ini pengguna layanan telekomunikasi seluler juga cenderung meningkat.

Peraturan ini dibuat untuk melindungi masyarakat supaya terhindar dari penipuan, kejahatan dan lain-lain. Oleh karena itu (melalui PM Kominfo 5/2021), di sinilah esensi pentingnya registrasi pra bayar secara konsisten. Karena fungsinya untuk kesehatan, ekonomi digital, perbankan dan lain-lain.

Menurut Dirjen Ramli, saat ini pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta jiwa. Dari banyaknya jumlah tersebut, rata-rata memanfaatkan over the top dan berbagai aplikasi digital untuk kehidupan sehari-sehari. “Meskipun masih ada yang sengaja menggunakan untuk melakukan tindak kejahatan,” ungkapnya.

Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 ayat (5) disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi. Selanjutnya dalam ayat (6) peredaran dalam kondisi tidak aktif wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang menjual kartu perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak, dan/atau orang perorangan.

Dalam peraturan yang sama, terdapat prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) yang diterapkan untuk mengetahui identitas pelanggan adalah benar dan digunakan oleh orang yang berhak.

Editor: Bobby San

Tags

Terkini

Update DPR RI, Anggota Baleg Kritisi RUU KSDDAHE

Jumat, 21 Januari 2022 | 15:15 WIB

Kader Muda Cantik Demokrat Tersandung Korupsi Termuda

Kamis, 20 Januari 2022 | 22:57 WIB
X