• Kamis, 2 Desember 2021

Media Masa Australia Melawan Google dan Facebook, Apakah Api Perlawanan Ini akan Muncul di Indonesia?

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 13:00 WIB
ILustrasi Kantor Google (Denys Vitali dari Pixabay )
ILustrasi Kantor Google (Denys Vitali dari Pixabay )

 

STRATEGI.ID - Pemerintah Australia kembali membuat gebrakan melawan sejumlah perusahaan raksasa digital. Sebelumnya, Australia melawan Google dan Facebook lewat undang-undang baru yang mengharuskan keduanya membayar sejumlah uang karena menghadirkan berita dalam platform mereka.

Google dan Facebook  mencapai kesepakatan komersial terkait pembayaran media Australia, atas konten yang ditayangkan di kedua platform digital.

Hal ini dapat dicapai setelah Australia menciptakan undang-undang pertama di dunia yang bakal memaksa perusahaan digital untuk membiayai produk jurnalisme yang tayang di platformnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Pabrik Smelter Freeport di Gersik

Kini Australia berencana mendenda platform media sosial yang menerbitkan komentar-komentar yang ­mencemarkan nama.

Aksi Australia melawan perusahaan berhala digital bukan kali pertama. Awal tahun ini, undang-undang baru Australia yang dinamai Undang-Undang Tawar-Menawar Media Berita (The News Media Bargaining Code) akhirnya memaksa Google dan Facebook membayar sejumlah uang kepada media-media Australia yang berita-­beritanya muncul di platform mereka.

Facebook dan Google tidak bisa berbuat banyak dengan tuntutan Pemerintah Australia. Mereka terpaksa patuh terhadap regulasi baru itu.

Baca Juga: Mengenal Layanan Baru Google Maps Lite Navigation untuk Pengguna Sepeda dan Skuter

Kepala Communication & Information System ­Security Research Center (CISSReC), Pratama ­Persadha mengatakan, Google tidak berani lebih tegas terhadap Australia dengan hengkang dari negara itu karena telah mengetahui Pemerintah Australia menyiapkan kerjasama dengan Microsoft.

Australia akan menggunakan mesin pencari milik Microsoft, Bing, jika Google me­milih hengkang dan menghilangkan fitur Google Search dari Australia.

Akhirnya, Google memenuhi permintaan Australia dengan membayarkan uang kepada media-media yang beritanya muncul di Google.

Google lantas meluncurkan platform baru bernama Google News Showcase yang telah mendapat persetujuan Australia dan media setempat untuk ­bekerja sama lebih lanjut.

Dalam hal ini, Google hanya akan membayar setiap berita yang muncul di Google News Showcase.

Baca Juga: Gunakan Facebook Mobility, Google Traffic, dan Bright Light dari NASA Untuk Melihat Pergerakan Masyarakat

Sebelum ada undang-undang baru tersebut, para pembuat berita di Australia merasa sangat dirugikan. Soalnya, konten mereka dinikmati di Google dan Facebook tanpa ada reward dari kedua perusahaan tersebut.

Para pembuat berita merasa diperlakukan tidak adil karena kedua perusahaan itu tidak mengeluarkan uang sama sekali saat menghadirkan berita-berita mereka, tetapi mendapatkan banyak uang dari para pemasang iklan.

Keberhasilan Australia melawan Google dan Facebook pun telah ditiru sejumlah negara di Amerika dan Eropa. Namun, sejauh ini belum ada yang sesukses seperti yang dilakukan Australia.

Kini hampir sembilan bulan setelah gebrakan pertama melawan Google dan Facebook, Australia kembali melakukan gebrakan terhadap perusahaan media sosial yang dinilai kerap menjadi sumber materi fitnah.

Baca Juga: Honda ON Tawarkan Pembelian Mobil Secara Online

ABC melaporkan, Australia mempertimbangkan sejumlah tindakan yang akan membuat pengelola media sosial lebih bertanggung jawab atas konten pencemaran nama yang diunggah ke platform mereka seperti yang diberitakan oleh pikiran-rakyat.com dengan judul Saatnya Media Massa Kita Minta Google dan Facebook Membayar, Api Perlawanan dari Australia

Menteri Komunikasi Australia Paul Fletcher, Minggu 10 Oktober 2021 mengatakan, dia mengharapkan sikap lebih tegas dari sejumlah platform media sosial karena selama ini bebas dari tanggung jawab atas konten yang disiarkan.

Debat tentang hukum fitnah dan pencemaran nama di Australia semakin panas setelah Perdana Menteri Scott Morrison menyebut media sosial sebagai ”istana pengecut”.

Dia mengatakan, platform media sosial seharusnya diperlakukan sebagai penerbit ketika komentar-komentar anonim yang mencemarkan nama dipublikasikan.

Baca Juga: Kenali 6 Ciri-ciri Anda Terkena Asam Urat!

Fletcher mengatakan, pemerintah mempertimbangkan opsi tersebut dan cakupan tanggung jawab platform seperti Twitter dan Facebook ketika materi fitnah disiarkan di situs mereka.

Saat ini, masih belum ada undang-undang yang bisa menekan perusahaan media sosial tunduk dengan aturan di Australia. Namun, itu bukan hal yang tak mungkin terjadi.

Berkaca pada keberhasilan Australia dengan ­Undang-Undang News Media Bargaining Code, bukan tak mungkin Australia akan membuat undang-undang baru.

Dalam hal ini, undang-undang baru yang akan bisa menghukum media sosial yang menyiarkan komentar-komentar fitnah.

Mari kita tunggu saja babak baru perlawanan Australia melawan perusahaan media sosial. Semoga saja Indonesia dan negara lainnya juga bisa terinspirasi dengan perjuangan yang mereka dilakukan.

Indonesia agaknya punya posisi tawar kuat untuk menang jika melakukan perlawanan serupa dan kita tidak pernah tahu jika tidak mencoba.

Pengguna internet Indonesia menurut data termutakhir Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia berjumlah 196 juta. Perputaran uang untuk belanja iklan digital di baliknya sungguh luar biasa besar.

Baca Juga: Gubernur Jabar Lapor Terobosan Pendidikan Vokasi, BPK Jabar: SMK Baiknya Terintegrasi dengan Industri

Hal itu saja sudah cukup jadi alasan bagi Indonesia untuk mengajukan tuntutan dan mengesahkan undang-undang yang serupa dengan Australia.

Sejumlah pakar media bahkan berpendapat langkah tersebut bisa jadi katalisator agar ekosistem media digital Indonesia menghadirkan konten yang lebih bermutu. Karena, tidak sepenuhnya menggantungkan hidup pada penyedia iklan dari pihak ketiga dan melacurkan diri pada traffic pengunjung.

Wacana itu sejatinya bukan hal baru di negara kita. Sejak tiga tahun lalu, diskusi seputar itu sudah mengemuka di antara para pengusaha media digital. Kini bola panas ada di tangan Asosiasi Media Siber Indonesia, Dewan Pers, dan pemerintah untuk membuka jalan mewujudkannya.***

Sumber : Tajuk Rencana pikiran-rakyat.com

Halaman:

Editor: Antonius Danar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terlalu Berisiko, Fitur Instagram Ini Mau Dibersihkan

Kamis, 25 November 2021 | 16:00 WIB

Deposito atau Tabungan, Mana Yang Lebih Menguntungkan?

Kamis, 18 November 2021 | 17:00 WIB

Sekarang Traveloka Bisa Scan Barcode PeduliLindungi

Rabu, 17 November 2021 | 13:30 WIB

Pengertian Google Spreadsheet dan Kegunaannya

Kamis, 11 November 2021 | 10:30 WIB

Simak Ini Aturan Terbaru OJK Tentang Pinjol Ilegal

Rabu, 10 November 2021 | 06:00 WIB
X